DPRD Fraksi Gerindra Dukung Keputusan Dedi Mulyadi Hapus Dana Hibah, Singgung Yayasan Bodong

Jabar, tvOnenews.com - Belakangan ini, kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal danah ibah menjadi sorotan publik. Bahkan kebijakannya menuai pro dan kontra.

Namun, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar memberikan apresiasi terhadap ketegasan Gubernur Jawa Barat terkait penghapusan dana hibah. 

“Langkah tegas Pak Gubernur mengenai penghapusan dana hibah ini, tujuannya adalah untuk membenahi tata kelola dana hibah yang selama ini dianggap tidak adil, jadi jangan dipelintir esensinya” beber Andhika.

Bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 ini  mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya dihapusnya bantuan hibah untuk pondok pesantren. 

“Ketika kedapatan bantuan cenderung hanya mengalir ke pesantren tertentu yang punya akses politik, masa kita biarkan, kita jangan menutup mata, hal-hal seperti ini memang patut kita benahi, evaluasi perlu disertai kriteria yang terukur, seperti kelayakan proposal, rekam jejak pengelolaan dana, hingga dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan perlu dikaji” beber Andhika.

"Apa yang diungkapkan Pak Gubernur soal penerima hibah mencapai puluhan miliar rupiah, serta temuan yayasan bodong, merupakan realita pahit yang harus dibenahi. Koreksi terhadap ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik," sambunya menegaskan.

Inisasi Dedi Mulyadi bahwa kedepannya bantuan akan diarahkan untuk membangun madrasah hingga Tsanawiyah, dengan distribusi rasa keadilan sebagai prinsip Utama juga didukung sepenuhnya oleh politisi Gerindra ini.

"Prinsipnya, dana hibah ini harus kembali kepada ruhnya, yakni mendukung pendidikan keagamaan yang bermutu, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi politik atau ekonomi," bebernya. (aag)