Tak Main-main! Menko Polkam Budi Gunawan Ancam Cabut Izin Perusahaan Jika Terbukti Terlibat Kasus Karhutla
- tvOnenews.com/Luthfi Khairul Fikri
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengancam mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti sengaja menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Apalagi kasus tersebut hanya demi kepentingan bisnis semata.
"Kita akan mencabut izin usaha jika diperlukan. Kalau terbukti perusahaan itu melakukan tindak pidana pembakaran," tegas Budi usai menggelar apel siaga bencana Desk Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025).
Menko Polkam Budi Gunawan meminta pihak swasta turut membantu pemerintah dalam memitigasi kebakaran hutan.
Hal tersebut harus dilakukan karena mayoritas perusahaan swasta menggunakan hasil hutan dan perkebunan untuk kebutuhan bisnis mereka.
Terlebih pihak swasta juga memiliki tanggung jawab untuk membudidayakan hutan dan mencegah terjadinya kebakaran saat masa kemarau.
"Swasta-swasta ini jangan diam saja, akan kita libatkan untuk turun langsung membentuk Satgas Darat dan yang lain," terangnya.
Dia kembali menekankan hukum akan ditegakkan dengan tegas bagi pihak swasta yang sengaja menimbulkan kebakaran hutan.
"Pemerintah tegas dalam hal ini bahwa setiap pelanggaran ini akan diproses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung untuk penindakan hukum tegas," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).
Setelah memberikan sambutan, Menko Polkam Budi Gunawan mengecek personel hingga peralatan yang dimiliki oleh kementerian/lembaga dan Pemprov Riau.
Apel ini juga dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamenkopolkam Loedwijk Freidrick Paulu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, dan Gubernur Riau Abdul Wahid.(lkf)
Load more