AS Kritik Model Pembayaran QRIS dan GPN, Pemerintah Indonesia Tegaskan Perlakuan yang Sama Bagi Pelaku Usaha

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyorot kebijakan sistem pembayaran digital Indonesia berupa QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan tidak menutup pintu bagi operator asing dalam sistem pembayaran nasional, termasuk raksasa global seperti Visa dan Mastercard.

“Terkait dengan QRIS atau GPN, Indonesia sebetulnya terbuka untuk para operator luar negeri termasuk Master atau Visa,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (25/4/2025).

Pernyataan tersebut merespons keberatan yang disampaikan Amerika Serikat melalui National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025.

Dalam laporan itu, AS menyoroti beberapa ketentuan Bank Indonesia terkait Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dinilai berpotensi menghambat akses pelaku asing.

Di antara poin krusial yang ditekankan AS adalah pembatasan kepemilikan asing di lembaga switching yang dibatasi maksimal 20 persen, serta kewajiban agar semua transaksi ritel domestik diproses melalui institusi switching berbasis di Indonesia.

Tak hanya itu, AS juga mengkritisi kurangnya pelibatan perusahaan asing dalam penyusunan aturan QRIS dan minimnya kompatibilitas sistem pembayaran Indonesia dengan infrastruktur global.

Namun, Airlangga menampik tudingan tersebut sebagai bentuk diskriminasi. Ia memastikan bahwa semua pelaku usaha baik lokal maupun asing, mendapat perlakuan setara selama mengikuti regulasi nasional.

“Untuk di sektor credit card tidak ada perubahan, kemudian sektor gateway ini mereka terbuka masuk di front end dan partisipasi dan ini level playing field dengan yang lain,” tegas Airlangga.

Lebih lanjut, ia menilai polemik ini muncul lebih karena kesalahpahaman ketimbang masalah substansial.

“Jadi ini masalahnya hanya penjelasan,” tambahnya.

Senada dengan itu, Bank Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk menjalin kerja sama lintas negara, termasuk dengan Amerika Serikat, asalkan kedua belah pihak siap dalam aspek sistem maupun regulasi.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang ingin memperkuat sistem pembayaran digital dalam negeri tanpa menutup diri terhadap partisipasi global, selama tetap menghormati kedaulatan kebijakan nasional. (agr/raa)