Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara terkait gangguan sistem layanan Bank DKI yang kembali terjadi.
Pramono menyebut insiden ini bukanlah kali pertama, melainkan yang ketiga kalinya.
Dia juga menduga kuat ada keterlibatan orang dalam di balik kekacauan sistem tersebut.
“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali,” ucap Pramono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan sistem teknologi informasi internal Bank DKI.
Bahkan, dia mengungkap adanya indikasi kebocoran sistem yang belum sepenuhnya diungkap ke publik.
“Kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Dan hal itu terlihat dari terus terang ada kebocoran. Jumlah angkanya yang tahu direksi Bank DKI,” lanjut Pramono.
Menyikapi insiden berulang ini, Gubernur Pramono memutuskan melaporkannya langsung ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Dia menilai langkah tegas perlu diambil agar kejadian serupa tidak kembali mencoreng nama bank milik Pemprov DKI itu.
“Karena kejadiannya sudah tiga kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Pramono juga mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, akibat kelalaian dalam menjaga sistem. Posisi tersebut kini dirangkap oleh Direktur Umum.
“Karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali. Dibebastugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum, mulai berlaku kemarin,” ujar Pramono.
Untuk membersihkan sistem dari potensi sabotase, Pramono mengungkap bahwa dirinya telah menunjuk lembaga independen internasional guna melakukan audit, pelacakan, dan pemantauan menyeluruh terhadap sistem Bank DKI.
Selain itu, seluruh personel yang sebelumnya memiliki akses ke sistem informasi juga akan diganti.
“Saya juga sudah meminta semua orang yang selama ini punya password dan PC di departemen itu semuanya diganti. Orang-orang baru yang dipilih oleh Direktur Utama yang sekarang,” tandasnya.
Langkah keras ini menjadi sinyal tegas dari Pemprov DKI bahwa keamanan sistem perbankan tidak bisa dianggap remeh, apalagi bila menyangkut dana masyarakat.(agr/lkf)
Load more