Survei Membuktikan Publik Puas Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga survei Cigmark Research and Consulting merilis hasil survei Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Semester Pertama dan Persepsi Publik Terhadap Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Revisi UU Wantimpres. Rilis survei itu dlangsungkan di Semanggi, Kamis (27/3/2025). 

CEO Cigmark Research and Consulting, Panca Pratama mengatakan bahwa dari hasil survei publik ini didapati bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kinerja pemerintah di semester pertama. 

"Mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dengan cukup positif. Sebanyak 68,6% responden menyatakan "cukup puas", dan 9,3% lainnya merasa "sangat puas", sehingga total kepuasan mencapai hampir 78%. Sementara itu, 11% menyatakan kurang puas dan 5,8% tidak puas sama sekali. Namun, masih terdapat 5,4% responden yang belum dapat memberikan penilaian," jelasnya. 

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menilai kondisi keamanan nasional dan hubungan internasional cukup baik, dengan lebih dari 70% menyatakan puas terhadap dua aspek tersebut. 

"Namun, penilaian terhadap penegakan hukum dan politik nasional cenderung terbagi. Sekitar separuh responden merasa penegakan hukum dan politik masih perlu diperbaiki. Sementara itu, ekonomi nasional menjadi aspek yang paling banyak dikeluhkan, dengan lebih dari 52% responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi saat ini buruk atau sangat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi perhatian utama masyarakat," sambungnya. 

Terkait persepsi penanganan masalah, Panca menjelaskan, publik memberikan apresiasi tertinggi terhadap penanganan bencana alam oleh pemerintah, dengan 80,5% responden menyatakan puas (gabungan "sangat baik & baik"). Pendidikan dan bidang sosial juga dinilai cukup baik oleh lebih dari 74% responden. 

"Namun, dalam isu-isu seperti korupsi, harga sembako, dan khususnya tenaga kerja, penilaian publik cenderung lebih kritis. Sebanyak 44,4% responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan masalah tenaga kerja, menjadikannya aspek dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi," terangnya.