KPK Dorong Pemprov DKI Tingkatkan Tolok Ukur Pengendalian korupsi

“Termasuk pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan penyusunan anggaran yang terus dievaluasi agar lebih optimal. Hal yang sama berlaku untuk pemetaan potensi pendapatan daerah, baik dari retribusi maupun pajak daerah,” beber Didik.

Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh KPK, saat menerima audiensi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Merah Putih pada Senin (24/3).

Audiensi juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa, Deputi Informasi dan Data Eko Mardjono, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, serta sejumlah pejabat lainnya dari KPK dan Pemprov DKI.(ant/ree)