Update! Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Ungkap Modus Blending BBM

Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.

Melihat kekhawatiran masyarakat, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyebut fakta hukum dalam kasus ini terjadi pada tahun 2018–2023.

Penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan soal distribusi BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi. (aag)