DPR Bakal Tindak Lanjuti Kasus Ratusan Siswa Gagal Daftar SNBP Gegara Kelalaian Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti soal kasus ratusan siswa gagal daftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kelalaian sekolah.

Dasco menegaskan DPR sudah mendengar permasalahan tersebut. Dia menyebut Komisi X DPR akan menindaklanjuti masalah itu.

“Kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi Teknis di DPR,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan sudah meminta kepada Komisi X DPR untuk membahas masalah itu dalam rapat pekan depan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” jelasnya.

Baca Juga

Jurusan yang Tak Sesuai Industri Bakal Ditutup, DPR Minta Kemendikti Saintek Hati-Hati

Diketahui, ratusan siswa gagal mendaftar SNBP terjadi di beberapa sekolah. 

Kegagalan itu diduga karena kelalaian pihak sekolah yang belum mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Adapun sekolah yang siswanya gagal mendaftar SNBP terjadi di SMK Negeri 4 Karawang, SMK Negeri 10 Medan, SMA Negeri 17 Makassar, SMK Negeri 1 Makassar, SMK Negeri 2 Makassar, SMA 1 Cileunyi hingga 38 SMA atau sederajat di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti menilai kegagalan ratusan siswa mendaftar SNBP itu bukan kesalahan pemerintah.

Sebab, pemerintah telah mengingatkan pihak sekolah untuk menyelesaikan pengisian PDSS sesuai batas yang ditetapkan.

“Karena sekolah sudah diingatkan melalui informasi yang diberikan dari Kemendikdasmen maka kita tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat bahwa ada keteledoran yang kita belum tahu karena apa,” kata Esti di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan perpanjangan waktu pengisian PDSS sehingga tidak bisa lagi melakukan perpanjangan. 

Namun, kader PDIP ini berharap pemerintah memberikan kesempatan lagi kepada sekolah-sekolah yang belum mengisi PDSS.

“Kalau masih memungkinkan sebenarnya ayo dong buka lagi mungkin enggak,” kata Esti. (saa/nsi)