Isu Reshuffle Mencuat, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu

Jakarta, tvOnenews.com – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Kabar bahwa reshuffle akan dilakukan setelah Lebaran semakin santer terdengar. 

Namun, Istana menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan bahwa hanya presiden yang mengetahui kapan dan siapa yang akan terkena reshuffle.

“Ya yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” kata Hasan di Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Menurutnya, semua pihak di luar hanya bisa menerka-nerka tanpa informasi yang cukup.

“Kita juga tidak punya informasi mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya. Itu betul-betul kewenangannya presiden,” tambahnya.

Terkait pernyataan PBNU yang disebut-sebut sebagai sinyal untuk menteri tertentu, Hasan menegaskan bahwa peringatan Presiden berlaku umum untuk seluruh anggota kabinet.

“Presiden kan selalu memberikan arahan termasuk juga memberikan pengingat kepada anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang berlaku umum,” tegas Hasan.

Menurutnya, Prabowo ingin seluruh menteri benar-benar fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, tanpa ada agenda lain.

“Yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” ujarnya.

Hasan juga menegaskan bahwa peringatan ini bukanlah yang pertama kali diberikan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat.

“Saya rasa bukan peringatan pertama presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” kata Hasan.

Menurutnya, Presiden Prabowo selalu memberikan apresiasi, arahan, sekaligus peringatan kepada para menteri. (agr/nsi)