Instruksi Prabowo Efisiensi Anggaran, BKN Pangkas Belanja BBM untuk Pejabat sampai Matikan Sebagian AC Kantor Pusat

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut, beberapa kementerian/lembaga mulai menerapkan penghematan anggaran termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Di dalam Nota Dinas Kepegawaian Negara Nomor 28/RT.02.01/ND/A.I/2025, tanggal 31 Januari 2025 nampak beberapa rincian efisiensi anggaran oleh BKN sesuai arahan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Terkait dengan penyediaan BBM, hanya pejabat tinggi madya yang mendapatkan alokasi bahan bakar minyak dengan jumlah maksimal 10 liter per hari kerja.

"Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025," sebagaimana dikutip dalam Nota Dinas BKN tersebut, Minggu (2/2/2025).

Selain itu, banyak belanja-belanja lembaga lainnya yang dipangkas seperti jamuan pimpinan serta alokasi anggaran untuk perlengkapan kantor.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Di dalam nota dinas itu, BKN juga meniadakan lokasi anggaran untuk renovasi ruangan.

"Alokasi anggaran sarana dan prasarana berupa pengadaan meubelair, peralatan, dan mesin serta renovasi ruangan ditiadakan," tambah nota dinas tersebut.

BKN juga mengurangi alokasi anggaran untuk daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, sampai pemeliharaan peralatan.

Hal ini juga berdampak pada operasional AC di Kantor Pusat BKN yang dikurangi.

"Operasional lift, air conditioner/AC sentral akan difungsikan sebagian," tambahnya.

Selain itu, operasional mobil pegawai, pemesanan karangan bunga, sampai pengharum ruangan juga ditiadakan. (iwh)