Di Dewan Keamanan PBB, Hanya AS yang Mendukung Israel Melarang UNRWA di Palestina

Utusan Pakistan, Munir Akram, menegaskan bahwa Israel tidak memiliki hak sebagai kekuatan pendudukan untuk menutup fasilitas PBB mana pun.

Menekankan bahwa tidak ada alternatif untuk UNRWA, utusan Prancis untuk PBB, Nicolas de Riviere, mencatat bahwa badan tersebut tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan tetapi juga menyediakan layanan publik.

"UNRWA melakukannya dengan biaya tiga kali lebih rendah dibandingkan badan PBB lainnya," lanjutnya.

Utusan China, Fu Cong, mendesak parlemen Israel untuk tidak melaksanakan larangan terhadap UNRWA.

Negara-negara anggota lain seperti Denmark, Slovenia, Somalia, dan Guyana juga menyatakan solidaritas yang kuat dengan badan PBB tersebut.

Dalam pidatonya pada akhir sidang, utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengingatkan Dewan bahwa UNRWA didirikan untuk mengurangi dampak serangan Israel terhadap kehidupan dan hak-hak warga Palestina.

Mansour mengatakan bahwa UNRWA awalnya menyediakan bantuan darurat, tetapi kemudian mengambil peran seperti mempromosikan pengembangan manusia dan membangun harapan di tengah kemiskinan dan keputusasaan.

Ia menyatakan bahwa UNRWA memiliki mandat hingga pertanyaan Palestina diselesaikan dalam semua aspeknya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.

"Krisis kemanusiaan terbaru yang disebabkan oleh manusia ini (krisis Gaza), sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan urgensi untuk menerapkan solusi semacam itu," ujar Mansour.

Menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk persoalan Palestina, Mansour mengatakan, "Staf UNRWA dan pekerja kemanusiaan telah membayar harga yang sangat tinggi untuk upaya mereka membantu masyarakat yang sengaja menjadi sasaran, kelaparan, dan pengusiran paksa."

Ia juga berpendapat bahwa hanya UNRWA yang memiliki kapasitas personel dan infrastruktur untuk memenuhi tugas-tugas yang dibutuhkan dalam kondisi darurat di lapangan.

Menegaskan bahwa Israel tidak memiliki hak untuk memilih siapa yang mewakili rakyat Palestina atau PBB, Mansour mengatakan bahwa Israel tidak bisa memutarbalikkan hukum dan narasi. 

Mereka tidak bisa mengeklaim status istimewa yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan dan menikmati impunitas. Masalahnya bukan pada aturannya, tetapi pada pelanggarannya.(ant/ree)