Sekolah Gratis DKI Jakarta Dimulai 2025, DPRD Dorong Pengajar Berkualitas dan Aturan Ketat

Jakarta, tvOnenews.com – Program Sekolah Gratis di DKI Jakarta yang akan direalisasikan mulai 2025 menjadi sorotan. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan kualitas tenaga pendidik tetap terjaga meski pendidikan digratiskan.

“Kata gratis dalam program ini tidak boleh jadi alasan untuk bersifat abai terhadap kualitas pengajar yang akan mendidik para siswa dan siswi,” tegas Justin, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1).

Menurut Justin, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, anak-anak yang menjadi penerima manfaat Program Sekolah Gratis wajib mendapatkan kurikulum dan pengajaran berkualitas.

Ia menekankan pentingnya menciptakan sistem pengajaran yang segar dan inovatif. “Tenaga pendidik harus lebih maksimal menciptakan metode pengajaran yang lebih baik,” tambahnya.

Selain memastikan kualitas pengajar, Justin juga mengimbau agar masyarakat penerima manfaat bersikap penuh tanggung jawab. Orang tua dan anak-anak yang mengikuti program ini diminta memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengakses pendidikan yang bermutu.

“Dengan program ini, kita ingin memutus ketimpangan sosial dalam sistem pendidikan. Karena itu, para siswa harus belajar dengan serius dan tekun,” ujar Justin.

Baca Juga

Selat Hormuz Ditutup, Pramono Yakin Warga Jakarta Tak akan Panic Buying soal BBM

Namun, Justin juga mengingatkan perlunya ketegasan dalam menghadapi perilaku negatif. Ia meminta Dinas Pendidikan mencabut hak siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, merokok, atau tawuran.

“Kalau bisa, sanksinya berat agar para peserta didik berpikir dua kali sebelum berbuat kesalahan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Program Sekolah Gratis ini sudah disepakati DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp2,3 triliun.

Legislator dan eksekutif juga sedang mematangkan program ini melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. (agr/ree)