Hutan Seluas Hampir 2 Kali Pulau Jawa bakal Dibabat Demi Program Pangan dan Energi, PB PMII Beri Respons

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah kehawatiran keberlanjutan deforestasi yang semakin parah, ramai dipemberitaan media sosial akhir-akhir ini terkait adanya upaya dan rencana pemerintah dalam menyiapkan Lahan hutan yang kisarannya 2 kali lebih luas dari pulau Jawa. Yang disinyalir akan dimanfaatkan sebagai sumber Ketahanan Pangan, Energi dan Udara.

Tidak dapat dinafikan jika ditinjau dari kalkulasi Ekonomi, hutan seluas 20 juta hektar itu bila difungsikan secara maksimal untuk Program Pengembangan Pertanian Terpadu (P3T) tentu akan sangat berdampak positif bagi pendapatan Negara.

Menhut memperkirakan ada potensi sekitar 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun dari hasil budidaya padi gogo. Jumlah ini setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023.

Selain itu, pemerintah juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. 

"Satu hektare aren mampu menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika kita menanam 1,5 juta hektare aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter," katanya.

Berdasarkan kondisi realitas di atas maka PB PMII melalui Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) PB PMII. Menemukan alternatif lain yang lebih solutif dari pada upaya pengadaan lahan baru seluas 20 juta hektare seperti yang digadang-gadangkan.

Pemanfaatan lahan tidur dan lahan marginal sebagai langkah solutif, Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada tahun 2019, lahan tidur di Indonesia mencapai 20,5 juta hektare lahan tidur dan/atau tidak produktif. Balitbang Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2015 pernah mengemukakan luas lahan marginal mencapai 157.246.565 hektar. 

Lahan tidur dan marjinal jelas sebuah kerugian, bila dibiarkan terus menerus dan tidak dimanfaatkan

Ketua Umum PB PMII M Shofiyulloh Cokro menyampaikan langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan karena akan menguntungkan secara ekonomi bagi negara dan tentu akan menekan tingkat impor pangan dalam negeri. Di lain sisi upaya dalam identifikasi lahan 20 juta hektare untuk perencanaan ketahanan pangan dan energi akan menambah daftar baru kasus deforestasi, oleh karenanya itu kami mendorong agar pemerintah mengkaji lebih lanjut dan membuka ruang diskusi untuk merumuskan solusi alternatif.