Menko Yusril Ungkap Sikap Pemerintah soal MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut mengatur soal syarat ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Yakni, partai politik atau gabungan partai hanya dapat mengajukan pasangan capres-cawapres jika memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh suara sah minimal 25 persen nasional pada Pemilu.

“Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding),”kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Yusril menegaskan semua pihak termasuk pemerintah harus menaati putusan MK dan tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

Dia mengatakan pemerintah menyadari bahwa permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru kali ini dikabulkan. 

"Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis,” tuturnya.

“MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tambah Yusril. 

Usai putusan itu, Yusril menyebut pemerintah akan menggelar rapat internal untuk membahas implikasinya terhadap pelaksanaan Pilpres 2029. 

“Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR,” jelasnya. 

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya,” tandas Yusril. (saa/raa)