Kejagung Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi pada Tahun 2024 Senilai Rp310 Triliun, Rp300 Triliun dari Kasus PT Timah

Jakarta, tvOnenews.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI merilis total kerugian negara selama Tahun 2024 atas tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

Tercatat, sitaan Kejagung dari hasil pengungkapan kasus korupsi selama Tahun 2024 senilai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135 kilogram emas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan sepanjang 2024, Kejagung melakukan penyelidikan terhadap 2.316 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan sebanyak 1.589 perkara, penuntutan terhadap 2.036 perkara, serta eksekusi sebanyak 1.836 perkara.

"Kemudian ada pula upaya hukum banding sebanyak 511 perkara, kasasi 420 perkara, dan peninjauan kembali sebanyak 59 perkara pada tindak pidana korupsi," kata Harli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia memerinci, angka kerugian negara tersebut terdiri atas dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 dengan jumlah kerugian negara sebanyak Rp300 triliun serta dugaan korupsi Besitang-Langsa senilai Rp1 triliun.

Kemudian, dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam Rp1,07 triliun dan 58,135 kg emas serta dugaan korupsi pengelolaan komoditas emas tahun 2010-2022 Rp24,58 miliar.

Lalu, meliputi dugaan korupsi Duta Palma senilai Rp4,79 triliun dan 7,88 juta dolar AS serta dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2023 sebesar Rp400 miliar.

Selain tindak pidana korupsi, ia menyebutkan terdapat pula tindak pidana lain yang ditangani Kejagung, yakni perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Tindak pidana perpajakan meliputi tuntutan sebanyak 73 perkara, eksekusi 51 perkara, upaya hukum banding delapan perkara, kasasi tiga perkara, serta peninjauan kembali tiga perkara.

Sementara itu, tindak pidana kepabeanan terdiri atas penuntutan sebanyak51 perkara, eksekusi 35 perkara, banding dua perkara, kasasi tiga perkara, dan PK sebanyak tiga perkara.

Harli melanjutkan, terdapat pula tindak pidana cukai dengan jumlah penuntutan sebanyak 157 perkara, eksekusi 131 perkara, banding 17 perkara, serta kasasi 13 perkara.

Selain itu, tercatat pula penanganan 184 perkara yang menarik perhatian masyarakat seluruh Indonesia sepanjang tahun ini. (ant/raa)