Rekayasa Lalu Lintas Ditiadakan Saat Ziarah Nasional Hari Pahlawan 2024 di TMP Kalibata Besok

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin upacara dalam rangka Ziarah Nasional memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Minggu (10/11) besok.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengungkapkan, pihaknya tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas dalam peringatan Hari Pahlawan di TMP Kalibata.

“Pengaturan biasa nggak ada pengalihan. arus lalu lintas mengalir seperti biasa,” kata Latif kepada wartawan, Sabtu (9/11).

Namun, Latif menegaskaan pihaknya akan tetap menurunkan sejumlah personel untuk mengatur lalu lintas di sekitar TMP Kalibata.

“Kita akan melakukan pengaturan, kita turunkan personel lalu lintas untuk melakukan pengaturan. Tidak ada penutupan, cuman pengaturan lalu lintas saja,” jelas Latif.

Sementara itu, Latif mengimbau kepada masyarakat terutama para pengendara sepeda motor maupun mobil untuk menghindari lalu lintas menuju TMP Kalibata untuk meminimalisir terjadinya kemacetan.

“Masyarakat yang tidak berkepentingan lewat TMP untuk menghindar dulu, karena jam segitu pasti terjadi kepadatan ada aktivitas,” terangnya.

Sekadar informasi, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) ditiadakan pada peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2024. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (7/11). 

"Demi kelancaran untuk memperingati Hari Pahlawan, kami sebagai Ketua Tim Pelaksanaan HBKB meniadakan HBKB pada 10 November 2024," kata Syafrin Liputo.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, kegiatan itu dapat ditiadakan jika terdapat kegiatan yang bersifat khusus dan memerlukan pengaturan lalu lintas tertentu.

Pasal 5 ayat 1 Pergub Nomor 12 Tahun 2016 diatur bahwa Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan (event) yang bersifat khusus baik nasional maupun internasional.

"Masyarakat diharapkan dapat memahami kebijakan ini dan tetap mendukung kelancaran acara yang akan berlangsung," ungkapnya. (ars/dpi)