Seruan Ketua Bawaslu Jelang Pilkada 2024! Perangi Hoaks dan Politisasi SARA Demi Pemilu Damai, Pendidikan Politik Jadi Kuncinya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk mengurangi risiko polarisasi selama Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu menyampaikan, jika masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik, maka akan dapat memilah informasi yang benar dan positif mengenai para kandidat kepala daerah.

Tujuannya agar pemilih dapat membuat keputusan yang lebih matang, jauh dari pengaruh negatif yang memecah belah.

Bagja melihat bahwa masa kampanye sebagai kesempatan besar bagi semua kandidat untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam meyakinkan masyarakat.

Ia berharap, para kandidat dapat memaksimalkan kampanye dengan membangun citra diri yang positif serta menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang jelas kepada publik.

“Namun ada catatannya, terdapat cara-cara tidak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan yaitu penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pasangan calon. Tujuannya untuk mencari keuntungan di situasi yang kacau untuk menumbuhkan dan menurunkan partisipasi, keyakinan, pendukung pasangan calon lain,” ujar Bagja dalam kegiatan Indonesia Fact-Checking Summit 2024 yang diadakan secara daring, Kamis (11/7/2024).

Sumber :

• Dok. Bawaslu

Menurut Bagja, cara-cara ini jelas berpotensi merusak tatanan demokrasi yang seharusnya jujur dan adil.

Ditambah dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial, bila dibiarkan, hal ini bisa semakin memperbesar polarisasi di masyarakat.

“Ini terbukti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019. Dan bahkan hal tersebut mengancam keamanan dan disintegrasi kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjut Bagja, menekankan betapa serius dampaknya.

Namun pada Pemilu 2024, Bagja mencatat adanya kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah, dan masyarakat sipil, seperti Cek Fakta, yang berupaya menekan penyebaran politisasi SARA di media sosial.

Berkat kolaborasi ini, Pemilu 2024 berhasil mengurangi signifikan politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Oleh sebab itu, Bawaslu berpendapat dan meyakini bahwa cek fakta merupakan pilar utama dalam membangun peradaban yang bermartabat dan menciptakan kontestasi politik dalam demokrasi yang menjadi berkualitas dan berintegritas dan terhindar dari berita hoaks dan ujaran kebencian,” tegas Bagja.

Bagja menyatakan bahwa pendidikan politik yang bertanggung jawab harus disajikan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Menurutnya, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang verifikasi informasi, kolaborasi dari berbagai pihak sangat penting.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan jika ada pelanggaran, khususnya terkait misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial.

“Mari terlibat aktif melakukan pengawasan melalui pengawasan partisipatif serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat yang benar. Laporkan kepada kami dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam bentuk misinformasi, hoaks, dan politisasi SARA di media sosial,” jelasnya.