Bahas RUU Pemilu di DPR, Pakar Usul Bawaslu Dibubarkan dan Wewenang MK Dicabut

Jakarta, tvOnenews.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar’iyah, mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibubarkan.

Ia juga mendorong pencabutan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa pemilu.

Usulan tersebut disampaikan Chusnul saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu seharusnya cukup ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bawaslu, bubarkan saja. Saya sejak 2006 mengatakan Panwaslu saja enggak perlu, apalagi Bawaslu ya,” ujar Chusnul.

Ia menjelaskan, Panwaslu pada awalnya merupakan lembaga ad hoc. Namun dalam perkembangannya, lembaga pengawas pemilu tersebut dipermanenkan menjadi Bawaslu.

Baca Juga

Soal Penetapan Kembali Sahroni sebagai Pimpinan Komisi III, MKD: Tak Ada Pelanggaran Prosedur

Chusnul menilai, keberadaan Panwaslu maupun Bawaslu sebenarnya tidak diperlukan.

“Makanya saya dari dulu, Panwaslu saja enggak perlu apalagi Bawaslu, bubarkan saja. Kayak gitu ya, nanti kan saya di-itu Bawaslu se-Indonesia pasti marah dengan saya. Tapi enggak apa-apa, saya 2006 saja sudah bicara sebelum Bawaslu, baru Panwaslu,” ucapnya.

Selain itu, mantan Komisioner KPU ini juga menyoroti kewenangan MK dalam menangani sengketa pemilu. Ia menilai mekanisme penyelesaian sengketa di MK tidak berjalan efektif.

“Bayangkan semua sengketa pemilu harus ke MK. Memang anggota majelisnya baca?” ucap Chusnul.

Ia kemudian menyinggung sengketa hasil Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke MK.

“Saya tanya di Pilpres 2014 kepada lawyer gugatannya di MK. Itu kelompoknya Pak Prabowo-Sandiaga Uno, fotokopi saja Rp2 milyar. Itu dilihat enggak? Dilihat misalnya, belum dibaca, dilihat enggak? Enggak Bu,” ucap Chusnul.

“Jadi gimana memutuskan tanpa pernah ini? Tapi dua kontainer itu apakah dibaca? Enggak. Nah ini juga persoalan yang ada di dalam konteks ini. Kalau dulu sempat yang pertama Pilkada itu sengketanya hanya kalau sengketa bupati di provinsi, sengketa Provinsi MA. Sehingga itu kita bagi kekuasaan bagaimana menyelesaikan sengketa. Tapi kan saya bilang Pilkada di DPRD, enggak terlalulah kalau harus sengketa-sengketa,” pungkasnya. (rpi/muu)