Jangan Hiraukan Cibiran Segelintir Kelompok, Rampai Nusantara: Gibran Harus Tetap Fokus Jalankan Tugas Wapres

Jakarta, tvOnenews.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjalani tugas memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024 - 2029 pada 20 Oktober 2024 kemarin.

Organisasi masyarakat Rampai Nusantara pun meminta setiap unsur dapat menopang berjalannya pemerintahan era Prabowo - Gibran.

Terkhusus, tugas-tugas kenegaraan yang akan dilakoni Gibran dalam mendampingi Prabowo memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

"Jangan ganggu lWapres Gibran yang langsung tancap gas kerja keras memastikan semua berjalan dengan baik agar masyarakat segera mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya, jika tetap ganggu maka Rampai Nusantara tidak akan tinggal diam," kata Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Karena ini bukan hanya soal Mas Gibran semata tapi juga kepentingan rakyat Indonesia yang ingin adanya kondusifitas dengan suasana tenang, nyaman, tidak gaduh dan juga kemanfaatan atas pemerintahan Prabowo-Gibran dapat segera dirasakan jadi silahkan saja kritik yang membangun tapi jangan ganggu dengan dasar yang tidak jelas," sambungnya.

Respons tersebut disampaikan pihak Rampai Nusantara usai santernya sejumlah tudingan miring yang dituduhkan kepada Gibran.

Menurut Semar pihaknya turut mendapati adanya aspirasi pemakzulan terhadap Gibran yang disanterkan oleh segelintir kelompok.

"Aspirasi pemakzulan sangat tidak masuk akal, hanya digelontorkan sekelompok orang barisan sakit hati yang didasari dengan rasa penuh kebencian dan dengki bukan karena kebenaran nilai-nilai," kata Semar.

Semar menjelaskan semestinya setiap unsur kelompok mulai mengawal jalannya program-program pemerintahan era Prabowo-Gibran.

Kata ia, setiap unsur kelompok tak perlu lagi memperdebatkan permasalahan yang lalu mengingat Prabowo-Gibran telah dipilih secara demokratis dalam Pilpres 2024 kemarin.

"Gibran secara sah dan konstitusional menjabat sebagai wakil presiden karena itu hukumnya wajib bagi semua warga negara untuk menghargai proses demokratisasi yang sudah berjalan dengan sangat baik itu dan jika ada dinamika tentu itu biasa saja terjadi dalam politik kekuasaan," pungkasnya. (raa)