Anggota DPR Kritik KPU Beli Mobil Taktis Maung untuk Kunker: Pemborosan Uang Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Rezka Oktoberia mengkritik pembelian dan penggunaan mobil taktis maung buatan Pindad yang digunakan Sekjen KPU.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR membahas review program anggaran 2025 KPU dan Bawaslu.

Seperti diketahui, mobil taktis maung ini dipakai oleh KPU saat melakukan kunjungan kerja ke Wonogiri, Jawa Tengah hingga Mamuju, Sulawesi Barat.

"Saya ada dapat data mungkin nanti kesekjenan bisa jawab apakah pernah KPU ini menggunakan kendaraan taktis maung buatan Pindad yang pernah bapak gunakan untuk kunjungan kerja ke Wonogiri dan Mamuju ataupun kunjungan kerja ke Pulau Jawa?," Kata Rezka saat rapat di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Rezka mempertanyakan alasan KPU memakai mobil taktis maung untuk kunjungan kerja.

Pasalnya, dia menyebut mobil taktis membutuhkan pemeliharaan dan perawatan, pemborosan anggaran, sampai terlalu banyak mobil dinas KPU.

"Nah, kalau iya, ini kan kendaraanya pasti ada biaya pemeliharaan, perawatan, apakah kendaraan maung ini masih digunakan KPU atau gimana?," sambung Rezka.

"Kalau digunakan buat apa kendaraan buatan Pindad ini untuk KPU RI? Dan dibawa kunjungan kerja ke Wonogiri termasuk di Mamuju. Nah, ini bagaimana membawa ke Mamuju? Lewat darat, laut, udara atau apa?," lanjutnya. 

Dalam rapat diungkapkan bahwa kendaraan taktis dipakai untuk monitoring logistik. Menurutnya, hal ini masuk sebagai pemborosan anggaran.

"Berarti kendaraanya digunakan kembali untuk monitoring logistik, jadi keren ini KPU-nya, menggunakan privat jet untuk logistik, menggunakan kendaraan taktis maung buatan Pindad juga untuk logistik,” tutur Rezka.

“Sekarang kendaraanya tidak jadi dipesan atau ditambah tapi tetap ada satu. Di mana barangnya sekarang? Pemeliharaannya bagaimana? Mau dipakai kemana itu kendaraan taktis begitu? Pemborosan anggaran," ujarnya.

Rezka pun meminta KPU tetap bijak dan tidak boros ketika menggunakan anggaran negara.

"Uang negara ini dari pajak rakyat jangan dibuat jor-joran untuk hal-hal yang tidak penting. Gunakan anggarannya betul-betul yang untuk kepentingan Pemilu kita sesuai KPU tugasnya apa," jelas dia.

Lebih lanjut, Rezka juga menyinggung kegiatan lain yang merupakan pemborosan anggaran, yakni adanya kegiatan KPU dengan PPLN yang sudah selesai masa jabatan, tapi tetap dilakukan.

"Ternyata ini juga pimpinan, kegiatan KPU dengan PPLN tetap dilakukan. Sebagai mitra Komisi II sudah menyampaikan kegiatan ini sudah selesai, masa jabatan mereka tetapi KPU tetap melakukannya dengan alasan sendiri,” ungkapnya.

“Kembali ini pemborosan yang sangat luar biasa, tidak bisa didiamkan penggunaan anggaran yang tidak tepat dan tidak benar," tandas Rezka. (saa/nsi)