Sejumlah Komika Ikut Ramaikan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Ada Bintang Emon hingga Arie Keriting

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah komika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/8/2024) untuk berpartisipasi dalam pengawalan terhadap dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024, yakni Putusan Nomor 60 dan 70.

Mereka adalah Arie Keriting, Mamat Alkatiri, Abdel, Bintang Emon dan lainnya. 

Tidak hanya melakukan unjuk rasa, beberapa komika juga berorasi bersama sejumlah elemen dari Partai Buruh, mahasiswa dan lainnya mengenai keputusan MK itu.

"Kami hadir disini karena ingin menunjukkan solidaritas karena kami sudah capek. Karena kami selama ini punya harapan tipis-tipis tapi ternyata wakil kita di DPR tidak mewakili suara rakyat," kata Arie.

Sementara itu, Mamat Alkatiri, komika asal Papua juga menyuarakan agar rakyat jangan sampai mau dipecah belah oleh para wakil rakyat di DPR.

"Kita tinggalkan ego kita karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini karena inspirasi sendiri. Mereka (anggota DPR) takut karena kita jadi banyak," ujarnya.

Selain itu, Bintang Emon juga mengungkapkan kedatangannya tidak untuk mewakili siapapun, bukan perseorangan, bukan juga dari ormas atau partai apapun.

"Kita dikumpulkan disini karena kemarahan kita," ucapnya.

Bintang juga menyebutkan banyak keputusan-keputusan dari para anggota DPR yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, kata dia, saat ini adalah saatnya rakyat untuk melawan.

"Berikan kami kompetisi yang baik agar kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik," jelasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (20/8/2024) MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.