KPK Angkat Bicara soal Kasus Jual Beli Proyek Diduga Libatkan Istri Bupati Manggarai Meldianti Hagur

Menurut Mutiara, pemerintahan acapkali dikelola bersama pihak-pihak tertentu di lingkaran kekuasaan yang menjadi kebablasan karena adanya kepentingan politik yang saling menguntungkan.

Dalam pengusutan kasus yang menyeret Meldianti Hagur, Polres Manggarai sempat menjadi sorotan saat mengumumkan kasus tersebut tidak bisa diteruskan dengan dalih istri Bupati kendati adalah Ketua PKK di mana seluruh kegiatannya dibiayai dari APBD namun dari sisi pasal gratifikasi, penyidik sulit menjerat dia sebab Meldianti Hagur bukan merupakan ASN atau penyelenggara negara, tapi Mutiara memberi pandangan berbeda.

"Ketua PKK tidak langsung melekat pejabat negara hanya istri pejabat publik ya. Tapi kalau dirunut sebenarnya bisa. Dirunut yang terlibat selain beliau seharusnya bisa," terang Mutiara.

Berpeluang ditangani KPK 

Kepolisian telah menghentikan penyelidikan dugaan suap jual beli proyek APBD dengan terlapor Meldianti Hagur, istri Bupati Heribertus Nabit.

Kasus ini memang belum SP3, sehingga berpeluang dibuka kembali asal ada pengaduan resmi ke KPK.

"Jadi gini sebaiknya kita sarankan aduannya masuk ke KPK dulu kami akan koordinasi dulu dengan APH-nya (kepolisian) apakah ini sudah mana yang kurang lengkap gitu itu nanti akan di internal kami dulu bisa diproses atau nggak tapi aduannya dulu bisa disampaikan masuk dulu. Aduannya bisa online," imbuhnya.

Adapun kasus-kasus yang ditangani KPK ini merupakan hasil aduan.