Jakarta, tvOnenews.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai Rp73 triliun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai sangat disayangkan apabila hak demokrasi masyarakat direnggut begitu saja.
Hal ini dikarenakan ada wacana dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) disebutkan bahwasanya gubernur akan dipilih langsung oleh presiden terpilih.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menegaskan untuk birokrasi terbawah saja seperti Rukun Tetangga (RT) dipilih langsung oleh rakyat.
"RT aja dipilih langsung, apalagi gubernur, ini hak demokrasi," ujar dia, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Seperti yang diwacanakan oleh Khoirudin, dia merekomendasikan selain tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dia juga menyarankan untuk mengadakan pemilihan wali kota hingga membentuk DPRD Tingkat II.
"Tidak ada walkot yang dipilih, tidak ada DPRD Tingkat II, sepertinya merampas hak rakyat, hak masyarakat," tuturnya.
"Bayangkan Jakarta PAD-nya tadi Rp73 triliun lebih dari separuhnya berasal dari pajak rakyat, Rp43 triliun masa uang yang demikian besar pemerintahnya dibatasi, rugi masyarakat gitu," sambung dia.
Load more