Prabowo Tunjuk-tunjuk Anies Baswedan, Bilang Anies Jabat Gubernur DKI Jakarta itu Karena Jasanya, Pendukung Prabowo Bersorak

tvOnenews.com - Gelaran debat pertama Capres-Cawapres 2024 dilaksanakan di Kantor KPU, pada Senin Malam pukul 19.00 WIB (12/12/2023). Prabowo Subianto dan Anies Baswedan Baswedan debat soal demokrasi.

Hal ini bermula dari pertanyaan moderator yang bertemu tentang demokrasi.

"Salah satu pilar demokrasi adalah partai politik, namun kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia selalu rendah," ujar moderator.

"Pertanyaan, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik?" tanya moderator, Ardianto Wijaya.


_{Para Paslon peserta Pilpres 2024 menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).}

Menjawab akan hal tersebut, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan bahwa kimi rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang.

"Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik," ujarnya yang disambut tepuk tangan dari para pendukungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat bahwa ketika berbicara demokrasi ada tiga bagian.

Baca Juga

Istana Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU KPK, CPI Turun Disebut PR Sistemik

"Satu adalah adanya kebebasan berbicara, yang kedua adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah," tuturnya.

"Yang ketiga, adanya proses Pemilu, proses Pilpres yang netral, transparan, jujur, adil, dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem," ujarnya.

Anies menyatakan bahwa kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi yang menurun.


_{Anies Baswedan di debat Capres pertama di kantor KPU. (tvOnenews/Muhammad Bagas)}

"Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya UU ITE, atau pasal 14,15 UU Nomor 1 Tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu," terangnya.

Selain itu, Anies juga menyinggung soal minimnya keberadaan oposisi selama ini.

Di kesempatan yang sama, Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto menanggapi pernyataan dari Anies Baswedan soal Demokrasi.

Menurutnya, Anies tak akan jadi Gubernur DKI Jakarta kalau demokrasi tidak berjalan. 

"Mas Anies Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan, Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, Mas anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak," ucap Prabowo sambil menunjuk Anies yang disambut sorak dari pendukung Capres nomor urut 2.

"Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin anda menjadi Gubernur," tegas Prabowo di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Selasa (12/12/2023). 

Dia kembali menekankan bahwa kalau Presiden Jokowi diktator maka Anies tidak mungkin jadi gubernur.

"Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi,  Anda oposisi Anda terpilih," tegasnya. 

Tampak Prabowo Subianto joget silat di akhir pernyataannya, yang turut disambut sorak sorai dari pendukung.


_{Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto saat Joget Gemoy di Debat Capres Perdana yang Digelar di KPU pada Selasa (12/12/2023). (tvOnenews/Muhammad Bagas)}

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Debat pertama dan kedua digelar pada tanggal 12 dan 22 Desember 2023.

Debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada tanggal 7 dan 21 Januari 2024. 

Debat terakhir dijadwalkan pada tanggal 4 Februari 2024. Debat capres akan dilangsungkan tiga kali, sedangkan debat cawapres dua kali. 

Walau begitu, pasangan capres/cawapres harus hadir pada lima kesempatan debat itu. 

Adapun tema debat pertama meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. (ind)