Sejumlah Pihak Tim Kampanye Usulkan Debat Capres Cawapres Berbahasa Inggris, Pengamat: Gagasan Ngawur

Jakarta, tvOnenews.com - Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP) Riko Noviantoro bereaksi terkait adanya usulan dari sejumlah pihak tim kampanye soal sesi khusus debat capres-cawapres Pilpres 2024 dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Dia menegaskan, debat capres itu untuk mengetahui kedalaman terhadap masalah dan solusi, bukan penguasaan bahasa asing.

"Debat ini bukan forum internasional. Jadi ide debat capres berbahasa asing sebagai gagasan ngawur," kata Riko Noviantoro dalam keterangannya di Depok, Sabtu (9/12/2023).

Apalagi esensi debat lebih melihat kandidat menjabarkan masalah bangsa dan menunjukkan strategi penyelesaiannya, artinya mengetahui kedalaman kandidat terhadap persoalan kekinian dan harapannya.

Oleh karena itu, Riko mengaku bingung dengan adanya usulan dari sejumlah pihak tim kampanye soal sesi khusus debat capres-cawapres Pilpres 2024 dengan menggunakan Bahasa Inggris tersebut. 

"Kok bisa ada ide seperti ini," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade mengusulkan sesi khusus debat capres-cawapres Pilpres 2024 dengan menggunakan Bahasa Inggris.

Andre menyampaikan, presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami usulkan agar diadakan saja debat dalam Bahasa Inggris," kata Andre dalam unggahan di akun X @andre_rosiade seperti dikutip Rabu (6/12/2023).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pelaksanaan debat dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seluruh tim kampanye masing-masing paslon diminta untuk menghadirkan semua capres-cawapres dalam setiap sesi debat.

Debat capres-cawapres akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua digelar pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.