Ramai-ramai 'Spill' Kabar Jokowi Minta Stop Kasus Setya Novanto

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan fakta bahwa dia pernah dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melaporkan tindak korupsi Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Setya Novanto saat itu dilaporkan MKD diduga kuat mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

"Kalau saya boleh tambahkan, ketika saya melaporkan kasus Pak Novanto ke MKD, itu presiden (Jokowi) sempat marah. Saya ditegur keras," kata dia, saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Bahkan, Co-captain Timnas Pemenangan AMIN ini menegaskan bahwa dia juga dituduh oleh Jokowi ada dalang yang memerintahkan Sudirman melaporkan kasus Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR RI.

"Dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan. Padahal itu semata-mata tugas saya sebagai pemimpin sektor. Memang sempat juga Pak Presiden marah juga kepada saya, dan saya menjelaskan tidak ada pihak mana pun yang memerintahkan," jelasnya.

Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku juga pernah dimarahi oleh Presiden Joko Widodo saat mengusut kasus korupsi e-KTP yang dilakukan Setya Novanto.

Agus mengatakan saat itu ia menjabat Ketua KPK, dirinya sempat dipanggil untuk menghadap Jokowi. Namun yang membuatnya heran ia dipanggil sendiri tanpa empat komisioner KPK lainnya.

"Saya terus terang pada waktu kasus E-KTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran biasanya memanggil berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan," kata Agus dalam tayangan di sebuah program televisi, Kamis (30/11/2023) malam.

"Di sana begitu saya masuk, presiden sudah marah. Karena baru saya masuk, beliau sudah teriak 'Hentikan!'," sambungnya.

Ketua KPK periode 2015-2019 itu mengaku awalnya merasa bingung maksud kata 'hentikan' yang diucap Jokowi.

Namun setelah duduk ia baru nenyadari apa yang diminta Jokowi hentikan.

"Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Setnov, ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus E-KTP," tegasnya.