Jokowi Kerap Kritik Keras Junta Militer Hingga Akan Kirim Jenderal ke Myanmar, Ternyata Tiga BUMN Diduga Pasok Senjata

"Fakta bahwa peralatan pertahanan secara aktif dipromosikan setelah kampanye genosida terhadap Rohingya dan kudeta tahun 2021 menjadi perhatian serius dan menimbulkan keraguan atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter," ungkap Marzuki. 

"Investigasi kami telah menemukan bukti-bukti memberatkan yang menunjukkan adanya standar ganda yang mengejutkan," kata Direktur MAP, Chris Gunness, dalam siaran pers gabungan, Selasa, 3 Oktober 2023.

Presiden Joko Widodo juga pernah berencana mengirim salah seorang jenderal ke Myanmar untuk membantu transisi negara itu menuju negara demokrasi. "Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini, di Indonesia situasinya sama," kata Jokowi saat wawancara eksklusif dengan Reuters, beberapa waktu lalu.

Namun, hingga kini tindak lanjut perintah Presiden Jokowi belum terdengar pekembangannya lebih lanjut. 
"Sampai sekarang belum, spesifik belum, hanya kita persiapkan saja kalau nanti suatu saat mungkin presiden minta TNI siapkan, ya kami menyiapkan," kata Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/2/2023).
(bwo)