Dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik (FT) UGM Dr. Ir. Jayan Sentanuhady optimistis dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang mewujudkan mobil nasional
Kemenhan beli produk dalam negeri berbiaya Rp2,24 triliun pada pelaksanaan pameran Business Matching 2024 diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali.
Kelompok hak asasi manusia pada hari Selasa mendesak Indonesia untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata oleh perusahaan BUMN ke Myanmar, di mana Indonesia telah berusaha untuk mendorong rekonsiliasi sejak kudeta militer tahun 2021 yang memicu konflik yang meluas.
BUMN angkat bicara terkait kasus dugaan penjualan senjata ilegal oleh tiga BUMN ke militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara In
Sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, Defend ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia.Â
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Myanmar dituding standar ganda. Â Di satu pihak saat memegang keketuaan ASEAN, Indonesia terus mendorong langkah maju dari implementasi Five-Point Consensus, salah satunya menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar. Namun, pada sisi lain, ada dugaan keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar.
Eks Jaksa Agung Marzuki Darusman mengagetkan publik dengan mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar. Marzuki adalah kampiun penyelidik pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sepak terjangnya terbentang panjang sejak  anggota maupun ketua dalam tim pencari fakta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusa di Indonesia maupun mancanegara.
Selama satu dekade lebih tiga BUMN terkemuka, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia dituding telah menjual senjata secara ilegal kepada militer Myanmar. Marzuki Darusman, Eks Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar meminta pihak terkait menyelidiki kasus ini.