Soal Penjualan Senjata Ilegal ke Militer Myanmar, Ini Kata BUMN

Jakarta, tvOnenews.com - BUMN angkat bicara terkait kasus dugaan penjualan senjata ilegal oleh tiga BUMN ke militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Arya Sinulingga selaku Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Menteri BUMN Erick Thohir membantah adanya praktik tersebut.

Dia mengaku sudah mengonfirmasi kepada PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia soal dugaan praktik jual beli senjata ilegal ke militer Myanmar.

“Kami sudah bertanya ke 3 BUMN tersebut, mereka tidak ada menjual senjata ke Myanmar,” ujar Arya kepada tvOnenews.com, dikutip Jumat (6/10/2023).

Dugaan praktik jual beli senjata yang dilakukan oleh tiga BUMN Indonesia itu muncul dari data yang diterbitkan oleh Masyarakat sipil The Chin Human Rights Organisation (CHRO), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Marzuki Darusman selaku mantan jaksa agung Indonesia yang pernah menjadi Ketua TPF PBB untuk pelanggaran HAM di Myanmar.

Ketiganya menyebut keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar ini dihimpun dari investigasi terbuka dan dokumen-dokumen yang bocor.

Praktik ini diduga telah berlangsung selama satu dekade terakhir, termasuk setelah percobaan kudeta pada Februari 2021. 

Baca Juga

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

"Investigasi kami telah menemukan bukti-bukti memberatkan yang menunjukkan adanya standar ganda yang mengejutkan," kata Chris Gunness selaku Direktur MAP melalui keterangan pers, Selasa (3/10/2023).

Hasil investigasi itu menyebut proses pengiriman sejumlah senjata dari Indonesia itu diperantarai oleh perusahaan Myanmar milik Htoo Htoo Shein Oo, North Company Limited.  

Adapun Htoo adalah putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar Win Shein, yang saat ini dijatuhi sanksi oleh sejumlah negara Barat.

Peran True North sebagai perusahaan swasta yang menjadi perantara kesepakatan antara militer Myanmar dan produsen senjata milik BUMN disebut menimbulkan kecurigaan adanya potensi korupsi.

CHRO, MAP, dan Marzuki Darusman juga sudah meneruskan hasil investigasi tersebut kepada Komnas HAM dan meminta lembaga tersebut menginvestigasi dugaan itu. (saa/aag)