DKI Jakarta Mantap Melepas Status Ibu Kota, Sekda DKI: Kita Harus Mandiri Secara Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengaku Jakarta sudah siap menanggalkan status sebagai ibu kota dan menjadi kota pusat ekonomi.

"Ya, kita sudah siap. Kita harus mandiri secara ekonomi," kata dia, kepada media, Jumat (30/6/2023).

Eks Kepala BPK Provinsi Bali ini pun mengaku Pemprov Jakarta tengah berupaya mandiri secara infrastruktur, kemudian mencoba untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada melalui inovasi-inovasi yang telah dibuat.

"Paling yang kita tunggu adalah regulasinya. Regulasinya kan kita tidak bisa berdiri sendiri, mengatur sendiri juga," jelasnya.

Joko menyebutkan bahwa regulasi menjadi wewenang dari pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Pusat sudah menjadi aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak tahun 2013, bukan karena ibu kota pindah ke IKN, Kalimantan Timur.

Baca Juga

Satu Tahun Ekosistem Bullion Indonesia, Pegadaian Kokohkan Posisi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Nasional

“Jalan protokol itu kan sejak tahun 2013-an, memang sudah ada 14 ruas jalan nasional yang sudah diserahkan ke DKI sejak 2013. Udah kita rawat,” kata dia, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/4/2023).

Sementara dia mengatakan bahwa inventaris gedung-gedung yang berada di Jakarta saat ini sedang diurus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

Perkembangan inventaris aset yang akan dikelola Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah memasuki tahap sinkronisasi.

“Kalau data mereka sudah cukup bagus, memang cuma tinggal mensinkronkan gedung milik kementerian x itu cocok untuk apa, sedang kita bicarakan. Kalau pendataan sudah selesai,” pungkas dia.

Sebelumnya, sejumlah aset milik pemerintah pusat masih aktif digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai fasilitas kantor. Namun, ketika pada 2024 mendatang ibu kota pindah ke IKN, masih belum jelas bagaimana nasib aset negara.

Untuk itu, Heru Budi Hartono, menjalin rapat koordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Heru mengatakan keputusan terkait apakah aset negara tersebut disewa, dikelola, itu semua diserahkan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola aset negara.