MK Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup

"Kelemahan lainnya adalah pendidikan politik oleh partai politik yang tidak optimal, di mana partai politik cenderung memiliki peran yang lebih rendah dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih, akibatnya partai politik menjadi kurang fokus dalam memberikan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang isu isu politik kepada pemilih," ungkap Suhartoyo.

Lebih lanjut, Suhartoyo membeberkan kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup. 

Kelebihannya antara lain, parpol bisa lebih mudah mengawasi dan mengontrol lembaga perwakilan dan mendorong kader terbaik untuk menjadi anggota legislatif sehingga meningkatkan kualitas dan kompetensi para wakil rakyat yang terpilih.

"Sistem ini (proporsional tertutup) juga dapat mendorong partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik dengan adanya fokus yang lebih kuat pada pembentukan kader. Selain itu sistem ini juga berpotensi meminimalkan praktik politik uang dan kampanye hitam dengan mekanisme seleksi internal yang ketat partai politik," jelas Suhartoyo.

Sedangkan, kekurangan sistem proporsional tertutup, antara lain pemilih memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan calon anggota DPR DPRD karena pemilih tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih calon yang mereka pilih. 

Selain itu, sistem ini, sistem ini berpotensi terjadinya nepotisme politik pada internal partai politik di mana partai politik lebih cenderung memilih atau mendukung calon dari keluarga atau lingkaran paling dekat partai politik tanpa mempertimbangkan kualitas dan kompetensi calon secara obyektif.

Baca Juga

MKMK Didesak Copot Adies Kadir dari Hakim MK, DPR: Salah Kamar!

"Selain itu potensi oligarki partai politik semakin menguat jika partai politik tidak memiliki rekrutmen dan kandidasi yang transparan. Kekurangan transparansi dalam sistem rekrutmen dan kandidasi dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak sehat dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara umum," pungkas Suhartoyo.(rpi/muu)