Jakarta, tvOnenews.com - Warga di kawasan Koja, Jakarta Utara menolak direlokasi pasca ledakan pipa Depo Pertamina Plumpang.
Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara untuk dipindahkan lokasinya.
Namun, warga mengaku tak terima atas saran tersebut. Salah satu warga, Maryani (40) mengaku bahwa dirinya tak ingin jika terpaksa rumahnya harus direlokasi.
Pasalnya, ia menyebut bahwa bangunan miliknya telah memiliki sertifikat tanah secara resmi.
Selanjutnya, Maryani juga merasa bingung jika dirinya terpaksa harus pindah rumah dari Jalan Tanah Merah Bawah.
Ia mengatakan bahwa tidak terima jika harus di relokasi oleh pemerintah.
"(Kalau di relokasi) gatau juga saya bingung juga. Semua sodara-sodara saya juga kurang terima kalau dipindahin," kata dia.
Maka dari itu, seorang ibu berbaju terusan berkelir merah itu meminta agar Depo Pertamina saja yang dipindah bukan bangunan milik warga.
Ia pun menuturkan bahwa dirinya dan mayoritas warga Jalan Tanah Merah Bawah juga memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Lengkap semua surat-surat lengkap," bebernya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono segera cari solusi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama, karena ini zona yang bahaya," ujar dia kepada wartawan, Minggu 5 Maret 2023.
Eks Gubenur DKI Jakarta ini mengatakan, pemukiman warga terdampak kebakaran dekat Depo sudah tidak bisa lagi ditinggali karena lokasi yang berbahaya.
Dia mencontohkan, warga bisa dipindahkan ke lokasi relokasi atau Deponya yang dipindahkan.
"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke (pulau) reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," katanya.
Pria yang juga mantan Walikota Solo ini memerintahkan agar solusi dari permasalahan ini segera ditemukan dalam waktu yang tak lama.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pertamina diminta bisa segera menentukan formulanya.
"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi, apakah deponya yangg digeser apakah masyarakat nya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana. Tapi harus segera ditemukan solusinya," ujar dia.(viva/muu)
Load more