Profil Boris Johnson, dari Jurnalis Hingga Perdana Menteri Inggris

Mei 2008 dia dilantik menjadi walikota London hingga tahun 2016. Dalam delapan tahun masa kepemimpinannya di ibukota Inggris, dia mengalami masa kejayaan seperti Olimpiade London 2012 dan masa tersuram seperti kerusuhan 2011.

Menjelang referendum Brexit 2016, Johnson adalah pendukung profil tertinggi dari Leave Campaign. Berkeliling negara dengan minivan merah berslogan: "Kami mengirim UE 350 Juta GBP (439 Juta USD) dalam seminggu. Mari kita mendanai NHS (Layanan Kesehatan Nasional) sebagai gantinya".  

Pada 23 Juni 2016, melalui pemungutan suara, negara Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa sebesar 52% berbanding 48%. Lalu bulan berikutnya dia diangkat menjadi Sekretaris Luar Negri. Dalam dua tahun dia mengundurkan diri dengan menuduh Theresa May mengubah Inggris menjadi 'Koloni Uni Eropa'.

Pada Juli 2019 dia berhasil menggulingkan Theresa May dan menjadi pemimpin Partai Konservatif yang baru. Pencapaian terbesarnya dalam masa jabatan pertamanya adalah menyelesaikan kesepakatan Brexit dengan UE, menyelesaikan proses meninggalkan blok setelah bertahun-tahun negosiasi.

Sementara pada Agustus 2019, tepat setelah dia berhenti dari jabatan Sekretaris Luar Negeri, lagi-lagi dia dikritik karena kontroversinya. Kali ini karena menulis kolom berita mengandung sarat Islamofobia, membandingkan wanita Muslim yang mengenakan jilbab dengan 'kotak surat' dan 'perampok bank'.

Johnson juga dipuji atas peluncuran vaksin Covid-19 di Inggris setelah mendapatkan kritikan karena Inggris menjadi salah satu negara dengan angka kematian tertinggi di Eropa. 

Namun kritik terbesar datang pada musim semi 2022, dia mengadakan sebuah pesta di Downing Street No 10 meskipun sedang dalam kondisi lockdown. 

Saat itu seluruh negara sedang berada di bawah aturan pandemi yang ketat. Johnson dan beberapa anggota partai seperti Tory, didenda oleh Polisi Metropolitan.

Hingga kini dia mengundurkan diri dari masa jabatannya yang penuh gejolak lantaran serangkaian skandal dan pemberontakan internal yang memicu krisis politik. 

Menghadapi ketidakpercayaan publik dan ketidakpuasan yang meningkat baik di partai dan pemerintahannya sendiri, dia akhirnya mengatakan akan mundur setelah sejumlah besar anggota parlemennya menggulingkan Johnson. (gan/put)