Penanggulangan Banjir dan Macet di Kota Surabaya

tvOnenews.com - DPRD Kota Surabaya menyatakan keprihatinan mendalam atas masih berulangnya banjir dan kemacetan di sejumlah kawasan strategis Kota Pahlawan. Menurut Anggota Komisi C DPRD, Achmad Nurjayanto, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik semata; dibutuhkan kebijakan jangka panjang dan perawatan berkelanjutan agar solusi benar-benar berdampak bagi warga.

Achmad menyampaikan bahwa DPRD telah mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Banjir, yang diharapkan menjadi payung hukum untuk mengatur tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah kota, pengembang, hingga masyarakat dalam mengelola aliran air dan resapan. 

“Kami berharap ada kolam resisten agar mampu menampuang air hujan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya menjaga dan merawat infrastruktur drainase yang sudah ada. Menurutnya, banyak saluran air yang tidak berfungsi optimal karena sedimentasi lumpur dan sampah. Jika dibiarkan, kondisi semacam ini akan memicu banjir baru di titik-titik rawan. Karena itu, DPRD mendorong Pemkot agar lebih sering melakukan pengerukan, serta mempertimbangkan pengadaan mesin penyedot sedimen agar pembersihan saluran bisa dilakukan lebih efisien.

Sebagai bagian dari pendekatan mitigasi banjir yang lebih hijau, Achmad juga mengusulkan pemanfaatan Lumbung Air Vertikal (LAV) di beberapa wilayah padat. Teknologi ini, menurut dia, bisa menahan aliran air dan menyimpan cadangan air tanah, sekaligus mengurangi beban aliran saat hujan lebat.

Di sisi kemacetan, DPRD mendukung pembangunan infrastruktur penting seperti underpass Bundaran Taman Pelangi (Dolog) dan pelebaran jalan, tetapi dengan catatan keseriusan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Achmad memperingatkan agar proses pembangunan tidak memicu lebih banyak kemacetan akibat konstruksi yang berjalan tanpa rekayasa lalu lintas yang matang. 

“Pembangunan fisik perlu diimbangi strategi lalu lintas agar tidak menambah beban warga sehari-hari,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa solusi kemacetan tidak bisa hanya bergantung pada jalan raya. Menurutnya, Surabaya membutuhkan transportasi publik yang lebih kuat dan integrasi angkutan lokal agar masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi. Selain itu, kebijakan parkir perlu dievaluasi agar parkir liar tidak semakin mengurangi ruang jalan.