Krisis Seribu Guru! DPRD Surabaya Desak Pemkot Selamatkan Siswa Inklusi

tvOnenews.com - Kualitas pendidikan di Kota Surabaya dinilai berada di ujung tanduk. Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Zuhrotul Mar'ah, menyoroti krisis tenaga pendidik yang sudah mencapai defisit sekitar 1.000 guru di sekolah negeri, dengan dampak terburuk dialami oleh siswa inklusi.

Zuhro menegaskan, meskipun Surabaya telah membanggakan diri dengan penerapan sistem pendidikan inklusi di seluruh jenjang SD dan SMP negeri, langkah ini tidak diimbangi dengan ketersediaan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memadai.

"Surabaya sudah inklusi, tapi belum semua sekolah punya Guru Pendamping Khusus. Anak berkebutuhan khusus itu perlu penanganan berbeda, bukan hanya diajar guru biasa yang dilatih singkat," ujar Zuhro.

Menurut politisi dari Fraksi PAN ini, keberadaan GPK yang memiliki latar belakang pendidikan inklusi merupakan kunci agar potensi akademik, bakat, dan minat anak-anak berkebutuhan khusus dapat tereksplorasi secara optimal.

Namun, Pemkot Surabaya terjerat dilema kebijakan nasional. Kekurangan seribu guru ini sulit ditambal lantaran adanya larangan pengangkatan tenaga honorer baru dari pemerintah pusat.

"Ini yang repot. Kita kekurangan seribu guru, tapi tidak bisa menambah karena tidak boleh ada honorer. Jadi ya hanya bisa menunggu rekrutmen ASN atau PPPK, itu pun kuotanya sering jauh dari kebutuhan riil," tegasnya. 

Kondisi ini diperparah dengan sekitar 300 guru SD-SMP yang pensiun setiap tahun di Surabaya, sementara rekrutmen PPPK seringkali hanya mengganti status guru lama, bukan menambah jumlah guru baru. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan dan terhambatnya rekrutmen masif, Zuhro mendesak Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan (Dindik) untuk segera mencari solusi alternatif dan celah kebijakan.

Ia mengingatkan, sebagai daerah otonomi, Pemkot harus berani mengambil langkah taktis untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, khususnya di bidang pendidikan inklusi.

"Surabaya ini kan otonomi daerah. Harusnya bisa mencari solusi tersendiri tanpa melanggar aturan pusat. Karena kalau terus bergantung pada rekrutmen nasional, pendidikan kita bisa tertinggal," pungkas Zuhro.

Menuntut Pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kemenpan-RB untuk menjamin masa depan siswa inklusi tidak menjadi korban kekosongan guru.(chm)