Akademisi Sorot Tajam Jalan Trans Halmahera: Tak Untungkan Rakyat

“Air irigasi tercemar, sawah-sawah rusak, padahal itu sumber pangan masyarakat. Jadi apa lagi yang mau didorong lewat jalan itu kalau hasil produksinya sendiri dirusak?,” katanya. 

Karena itu, Astuti mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk mendorong moratorium bahkan penutupan terhadap perusahaan tambang bermasalah di Provinsi Maluku Utara. 

Menurutnya pemerintah dalam memberikan izin-izin tambang tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan di pulau-pulau kecil seperti Halmahera.

“Jadi sebelum bicara jalan baru, pemerintah seharusnya berani hentikan dulu aktivitas tambang yang bermasalah. Kalau tidak, pembangunan infrastruktur apa pun akan terus jadi alat legitimasi bagi ekspansi industri ekstraktif,” pungkasnya. (raa)