DPR Perlu Evaluasi Menyeluruh Sistem Ketatanegaraan Pasca 27 Tahun Reformasi

Senada dengan Bambang, dosen FISIP UI Reni Suwarso juga mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membuka ruang dialog nasional tentang efektivitas UUD 1945 pascareformasi dan kemungkinan amandemen sebagai solusi jangka panjang. Menurut Reni, sistem perundangan harus diperbaiki. Ia bersama sejumlah akademisi yang tergabung dalam 60 kampus terbaik di Indonesia, bekerjasama dengan FOKO, telah menulis buku tentang naskah mengkaji ulang UUD NRI 1945, didalamnya ada usulan dan perbaikan tata hukum di Indonesia.

“Kalau kaji ulang UUD 1945 saat ini belum terasa dan kalau biasanya terjadi dengan kedeta, kita tidak ingin seperti itu, kita tidak ingin terjadi tragedi 98 jilid II, oleh karena itu saat ini harus dijadikan kesempatan untuk refleksi. Kita sudah 27 tahun reformasi, 6 kali Pemilu, apakah Pemilu telah mendekatkan kita pada cita-cita yang tercantum dalam UUD 1945, bagaimana pelaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa, apakah sudah ada keadilan sosial? Bagaimana sila-sila Pancasila itu kita terapkan di Indonesia,” sebutnya.

“Kami akademisi dari 60 kampus berkolaborasi dengan FOKO justru menemukan 27 tahun reformasi kita semakin jauh dari yang dicita-citakan bangsa dan negara dalam pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu kami menuntut yang mempunyai otoritas yaitu MPR untuk mendengarkan aspirasi kami rakyat dari kelompok akademisi dan FOKO.  Segera review, ulang, kaji dan evaluasi pasal-pasal yang ada di UUD 1945 yang pada hari ini sangat jauh dari cita-cita bangsa,” pungkasnya.(chm)