Kantopos Cililin Telah Salurkan Bansos PKH dan Program Sembako Tahap 3 Dan 4 Ke 2195 KPM

tvOnenews.com - PT Pos Indonesia (Persero), yang dikenal dengan brand PosIND, terus menunjukkan kiprahnya sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos). Amanah yang diemban dari pemberi kerja yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam program penyaluran Bantuan Sosial termasuk PKH dan Program Sembako telah menjadi bagian program kerja fund distribution dari Divisi Bisnis Jasa Keuangan PosIND sejak lama.

PosIND memastikan bantuan dari pemerintah dapat menjangkau penerima manfaat (KPM) hingga pelosok nusantara. Tidak terkecuali di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, penyaluran bansos yang diberikan sekaligus untuk tahap 3 dan 4 tahun 2024. Sebanyak 2.195 KPM telah dipatenkan Kemensos RI ke dalam daftar penerima Bansos PKH dan Program Sembako untuk tahap 3 dan 4.

Nilai total untuk Bansos PKH dan Program Sembako yang telah disalurkan untuk 2.195 KPM di Kecamatan Cililin adalah  Rp3.056.500.000.

Ahmad Sujana, Manajer Kantorpos Cililin, memaparkan mekanisme penyaluran bansos PKH dan Program Sembako yang diterapkan di Knatopos Cililin untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif. 

“Kami menerima data dari pusat dan kemudian mendistribusikan surat pemberitahuan atau undangan kepada KPM melalui kerja sama dengan aparatur desa. Mekanisme ini sangat membantu, terutama dalam mengatur jadwal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa,” ungkapnya.

Tantangan di Lapangan: Menjangkau Wilayah Dengan Akses Yang Sulit

Penyaluran bansos di Kecamatan Cililin sendiri bukan tanpa hambatan. Ahmad Sujana, Cililin, menjelaskan bahwa wilayah Cililin memiliki topografi yang menantang. 

“Ada area yang harus dijangkau dengan menyebrangi sungai atau mendaki bukit. Kami bekerja sama dengan perangkat desa untuk menyebarkan surat pemberitahuan atau undangan, yang dikenal sebagai ‘barcode Cililin,’ agar proses ini berjalan lebih efisien,” jelasnya.

Proses penyaluran ini melibatkan pencetakan danom (daftar nominasi) dan distribusi undangan ke desa-desa. Ahmad menegaskan pentingnya kerja sama dengan aparatur desa untuk memastikan setiap penerima manfaat mendapat haknya. Koordinasi dan sinergi ini menjadi hal yang mutlak bahkan, karena bila tidak dilakukan, juru bayar Kantorpos akan mengalami kesulitan dalam pengantaran door to door khususnya.