BPK Temukan Tujuh ASN Bangkalan Menerima Bansos PKH, BKPSDM Akan Panggil ASN yang Bersangkutan

Bangkalan, tvOnenews.com - Sebanyak tujuh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan, menerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Kabupaten Bangkalan segera melakukan pemanggilan terhadap tujuh ASN tersebut untuk klarifikasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan Ari Murfianto, membenarkan telah menerima surat tembusan dari BPK melalui Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan terkait hal tersebut.

"Saya baru dapat juga pada hari Senin kemarin dan saat ini masih dilakukan pengecekan terhadap tujuh nama ASN tersebut,” ungkap Ari Murfianto, Jum'at (17/4/2026).

Data tujuh ASN itu, tertuang dalam surat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tahun 2024.

Dalam temuan itu, terdapat tujuh ASN yang masuk sebagai penerima bansos PKH. Tujuh orang tersebut terdiri dari enam ASN di Kabupaten Bangkalan dan satu ASN asal Bangkalan yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Sementra Enam ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan tersebut terdiri dari tiga guru ahli pertama, satu bidan terampil, satu perawat terampil, serta satu penyuluh KB. Pihaknya akan memfasilitasi pemanggilan untuk mengklarifikasi temuan tersebut.

Baca Juga

Angin Topan Guncang Perairan Laut Madura, Para Nelayan Ketakutan

"Kami akan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait termuan itu. Namun secara teknis kami tidak paham kenapa hal itu bisa terjadi,” ujar dia.

Ari menyebut terdapat dua kemungkinan penyebab ASN tersebut masuk sebagai penerima PKH. Pertama, data diinput sebelum yang bersangkutan menjadi ASN dan belum dihapus. Kedua, data diinput setelah yang bersangkutan berstatus ASN.

“Kalau memang itu menerima setelah jadi ASN ya kemungkinan harus mengembalikan,” kata Ari.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bangkalan, Mohammad Aminullah, mengatakan pihaknya saat ini memfasilitasi upaya pengembalian dana yang telah diterima. 

“Info lebih lanjut mungkin bisa dengan Katim PKH,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Dinas Sosial masih berkoordinasi dengan tim di lapangan untuk menelusuri lebih lanjut temuan tersebut. (arm/far)