Mendagri Tito Sindir Tenaga Honorer Titipan Pejabat: Masuk Pagi, Siang Ngopi-Ngopi

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian menyinggung tenaga honorer titipan pejabat. Tito mengungkapkan, banyak tenaga kerja honorer yang berasal dari keluarga pejabat daerah atau tim suksesnya (timses).

"Tenaga administrasi, tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ. Begitu ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus," ungkap Tito Karnavian, Kamis (14/9/2023).

Mantan Kapolri itu lalu menyindir tenaga honorer yang berasal dari timses dan keluarga pejabat kerap pulang lebih cepat dari waktu kerjanya. Seperti contoh, kata Tito, tenaga honorer itu masuk pagi namun, menjelang siang sudah ngopi-ngopi.

"Dikasih kerjaan, jam 08.00 WIB masuk, tidak punya keahlian, jam 10.00 WIB sudah ngopi-ngopi, sudah hilang," katanya.

Kemudian, tenaga honorer yang 'dibawa masuk' menjadi menumpuk dan menghabiskan banyak anggaran belanja daerah, seperti gaji pegawai. Sedangkan biaya program untuk masyarakat hanya dapat sisa.

"Ini membuat belanja pegawai di daerah-daerah yang bergantung dari transfer pusat semua tersedot ke situ anggarannya. Yang belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa," kata Tito.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan berdasarkan data sementara masih ada 1,8 juta nonaparatur sipil negara (non-ASN) atau tenaga honorer yang bekerja di kementerian/lembaga.

Di sisi lain, Kemenpan RB secara resmi akan menghapus tenaga honorer di kementerian atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.

"Ternyata, setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak, turun menjadi 1,8 juta tapi masih ada 100 K/L yang belum menyampaikan. Kita masih 'clearance' data juga ya," kata Azwar Anas saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Azwar menjelaskan bahwa lembaganya terus melakukan pendataan karena masih ada 100 instansi yang belum menyampaikan data jumlah non-ASN terkini.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo, ia menyampaikan bahwa Kemenpan-RB bersama asosiasi pimpinan daerah dan Komisi II DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik yang tidak melakukan pemberhentian massal non-ASN.