Lima tahun kemudian Sarwono dipaksa menjadi Sekjen Partai Golkar oleh Benny Moerdani, tokoh militer paling berpengaruh suruhan Soeharto. Sarwono menjadi satu satunya orang sipil yang pernah menjadi Sekjen. Sebelum menjabat Sekjen, intel intel selalu menguntit semua kegiatan Sarwono dimanapun. Ia harus benar benar dinyatakan bersih sebelum diangkat menjadi Sekjen.
Sarwono mengaku tak mengetahui semua perencanaan Soeharto. Bahkan nama Sarwono tak muncul dalam Munas Partai Golkar. Namun, tiba tiba utusan Benny meminta Sarwono bersiap untuk menjadi Sekjen. "Lalu tiba-tiba muncul nama saya, dipanggil ke depan jadi sekjen. Saya berterima kasih ke Pak Benny, kata Pak Benny bukan gue, tuh terima kasih sama Pak Harto. Kalaupun Pak Harto minta tembak kepala lu, gue tembak kok'," ungkap Sarwono menirukan ucapan Benny. Selain berkarir di Partai Golkar, Sarwono juga menjadi birokrat berlatar teknokrat. Ia diangkat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan VI (1993–1998), ia juga menjabat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Pembangunan V (1988–1993)
Bersimpati pada Pembredelan Tempo
Ketika pada 1994, Majalah Tempo dibredel Pemerintahan Soeharto, Sarwono yang dekat dengan penguasa saat itu, termasuk yang berani memberikan dukungan secara terbuka. Sarwono memang cukup dekat dengan pers. Salah satu sahabat Sarwono saat mendirikan Partai Golkar, Rahman Toleng menjadi evaluator sikap pemberitaan Tempo. Saat itu Majalah Tempo dibolehkan terbit kembali dengan sejumlah syarat. Seperti ditulis dalam memoar Goenawan Mohamad, selain harus mengganti nama, Majalah Tempo juga harus menerima investor baru, yang disodorkan adalah Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. Ketika negossiasi, Hashim memberikan ultimatum untuk ikut menyeleksi jajaran pemimpin Tempo. Ultimatum hashim ditolak Goenawan. Mengetahui penolakan Goenawan, Sarwono bertanya mengapa GM melawan keras tindakan pembredelan tersebut, “It is about self-respect,” kata GM dalam memoar yang pernah diupload di akun Facebooknya.
Maju Sebagai Bakal Cagub di DKI Jakarta
Load more