Pengamat Kebijakan Publik UI Sepakat Halalbihalal Ditunda Untuk Fokus Pelayanan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo sepakat dengan kebijakan penundaan halalbihalal guna fokus terhadap pelayanan publik.

Terlebih menurut Roy, selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini masyarakat kesulitan mengakses layanan publik pemerintah.

“Selama pelayanan publik di nomor satukan, ya bagus sekali. Libur panjang kan telah membuat masyarakat tidak punya akses untuk pelayanan publik. Jadi kebijakan tersebut bagus,” ujar dia, saat dihubungi oleh tim tvOnenews pada Selasa (25/4/2023).

Meski begitu, saat kebijakan tersebut dikaitkan dengan arus balik menurut Roy tidak ada korelasi. Sementara Mahfud MD meminta penundaan halalbihalal hingga 2 Mei 2023 karena ASN diminta fokus terhadap pelayanan publik terutama berkaitan dengan arus balik.

“Saya pikir tidak perlu ditarik-tarik isu tersebut, yang paling penting tanggal 26 pada saat semua ASN sudah harus masuk kantor maka pelayanan publik menjadi prioritas. Itu yang paling penting,” tuturnya.

Roy pun mengimbau agar sekiranya kegiatan halalbihalal ini tidak memakan waktu yang begitu lama sehingga mengganggu kegiatan layanan publik.

Walaupun ada beberapa yang mengatakan kegiatan halalbihalal hanyalah sebuah tradisi semata dan dapat diselenggarakan secara individu, tak menampik Roy mengatakan kegiatan tersebut juga penting dilakukan secara institusional.

“Sejauh tidak memakan waktu yang lama dan dilakukan secara sederhana si oke saja. Tetapi kalau dilakukan secara pribadi belum tentu orang yang berkedudukan tinggi ketemu sama mereka yang ada di bawah dan sebaliknya. Secara sosial masih dapat diterima dan punya fungsi sosial di dalam kantor,” pungkas dia.

Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi UI ini pun mengingatkan jangan sampai kebijakan penundaan halalbihalal ini justru menimbulkan kecemburuan umat agama lain karena merasa adanya ketidakadilan dalam perayaan hari raya keagamaan. (agr)