Pansus Haji Kian Panas: Setelah Kritik Gus Yahya, PBNU Duga Nusron Wahid Miliki Dendam Pribadi

Sementara berdasarkan faktanya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. 

Kemudian Gus Yahya berkelakar bahwa jika Pansus Haji tetap jalan, kemungkinan ada masalah pribadi di dalamnya. 

Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dicecar pertanyaan mengenai Pansus Haji.

Kakak kandung dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu kemudian mempertanyakan adanya Pansus Haji itu.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," ucap Yahya Cholil Staquf kepada wartawan di konferensi pers setelah rapat pleno NU di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Menurut Gus Yahya, jika untuk memastikan kelancaran pada penyelenggaraan ibadah haji 2024, pembentukan Pansus Haji tidak berdasarkan dengan alasan yang kuat. 

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," jelasnya.

Pasalnya, menurut Gus Yahya, kinerja Kemenag pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 sudah mendapat respons dari masyarakat.

Selain itu, perihal pelayanan dan kepuasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2024, kata Gus Yahya juga didapatnya dari jemaah NU yang mengikuti ibadah ke Tanah Suci.

"Banyak orang yang bisa ditanyai, kalau perlu bikin survei," tandasnya.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh salah satu Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," ujar Nusron dikutip Selasa (30/7/2024).

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang  mengatakan, salah satu alasan DPR RI membentuk Pansus Haji adalah data Kemenag yang belum lengkap dalam memberikan laporan penyelenggaraan ibadah haji 2024. 

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan sebagaimana dikutip dari ANTARA, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, DPR RI telah menandatangani pembentukan Pansus Haji lantaran Kemenag menutupi data penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Ketertutupan data tersebutlah yang kata Marwan membuat DPR RI melalui Komisi VIII akan membuka dan mencari data secara penuh.