Fenomena 'Citayam Fashion Week': Momentum Nyata Merebut Ruang Inklusif bagi Publik

Remaja 'SCBD (tim tvOne/Prasetyo Agung G.)
 

Selain ditunjang mudahnya transportasi publik, adanya penjaja makanan macam starling sebenarnya turut membuat anak-anak remaja tersebut tidak perlu merogoh kocek mendalam untuk sekedar ngopi atau makan ringan bila dibandingkan harus ke mall.

Ketika kami mengunjungi tempat ini, kami pun mahfum kenapa anak-anak tersebut betah berlama-lama untuk nongkrong menunjukkan eksistensi dengan berswafoto, membuat konten, atau sekedar menjadi bagian fenomena CFW dengan berjalan hilir-mudik sepanjang trotoar. 

Adanya lanskap latar belakang gedung-gedung perkantoran yang menjulang tinggi dan tidak dimiliki kawasan di kota penyangga Jakarta juga turut melengkapi kebutuhan feed yang instagrammable bagi mereka. 

Kebutuhan Ruang Publik yang Inklusif 

Keberadaan ruang publik yang inklusif bagi semua golongan tentu menjadi PR bersama bagi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) yang berguna sebagai ruang berekspresi dan menjalin komunikasi tanpa intervensi dari pihak manapun.

Fenomena munculnya CFW menurut beberapa pakar memang menjadi gambaran kurang tersedianya ruang publik yang inklusif, baik di dalam atau luar Jakarta, khususnya masayarakat kelas menengah ke bawah dalam mengaktualisasikan diri mereka.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkap, hadirnya CFW seharusnya mendorong pemda di kawasan penyangga Jakarta, termasuk Citayam, Bojong Gede (Kab Bogor) dan Depok, untuk menyediakan ruang-ruang publik yang inklusif bagi semua orang.

“Menilik fenomena ini seharusnya mendorong  Pemerintah Kota di pinggiran Jakarta untuk menyediakan ruang publik atau taman-taman lebih banyak serta menarik dengan desain kekinian,” papar Nirwono pada tvonenews Minggu, (17/7/2022).

Dia mengungkap saat ini juga menjadi momentum yang tepat bagi Pemkot setempat  untuk membuka ruang publik  yang berkualitas dengan berbagai kegiatan anak muda yang dapat diakses semua kalangan.

“Dengan adanya ruang publik yang gratis, dan strategis (mudah dicapai), sehingga jika mereka ingin berkegiatan tidak perlu ke Dukuh Atas (Jakarta),” tandas Dosen sebuah Universitas Swasta di Jakarta Barat itu.

Dari hasil penelitian, kebutuhan RTH di Jakarta setidaknya harus memiliki luas 30 persen sesuai amanat undang-undang dari luas administrasi kota, namun kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi oleh Pemprov kurang dari 10 persen.