Soroti Kerugian Ekonomi Akibat Bencana, DPR Desak Pemerintah Ubah Strategi Mitigasi dan Penanganan

Jakarta, tvOnenews.com – Tingginya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dinilai telah menimbulkan kerugian ekonomi negara hingga puluhan triliun rupiah dan berpotensi menghambat laju pembangunan nasional. Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Abdul Azis Sefudin, mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan penanganan bencana dengan menempatkan pencegahan dan mitigasi sebagai fokus utama kebijakan. Abdul Azis menilai, selama ini kebijakan penanggulangan bencana masih didominasi oleh respons darurat dan pemulihan pascabencana. Sementara itu, alokasi anggaran untuk upaya pencegahan dan mitigasi dinilai belum proporsional dengan besarnya risiko yang dihadapi. “Kemarin juga saya ke Deli Serdang, bahwa penanganan bencana di sana cukup baik. Empat belas hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Tapi kerugiannya hampir Rp600 miliar dan itu baru satu daerah,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Ia menjelaskan, jika kerugian akibat bencana dihitung secara akumulatif di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera, nilainya dapat mencapai sekitar Rp68 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi nasional. “Kalau kita hitung se-Indonesia, dalam setahun itu berapa kerugian negara dan kerugian ekonomi yang terjadi. Ini jelas menghambat pencapaian pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut. Sebagai legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat III, Abdul Azis menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu lebih serius mengarahkan kebijakan pada upaya pencegahan sejak dini. Menurutnya, anggaran mitigasi bencana relatif jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi dan sosial yang harus ditanggung masyarakat dan negara ketika bencana terjadi. “Kalau mencegah itu biayanya lebih sedikit daripada mengobati, kenapa tidak kita dorong pencegahan ini. Misalnya kerugian banjir Rp 600 miliar, kalau bisa dicegah dengan Rp 30 miliar, kenapa tidak dianggarkan,” tuturnya. Abdul Azis pun meminta pemerintah meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, khususnya yang dialokasikan untuk penguatan mitigasi dan langkah pencegahan, agar kerugian ekonomi akibat bencana tidak terus berulang setiap tahun. “Mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional, supaya pembangunan yang kita rencanakan tidak terus-menerus tergerus oleh bencana,” bebernya. (rpi)

Soroti Kerugian Ekonomi Akibat Bencana, DPR Desak Pemerintah Ubah Strategi Mitigasi dan Penanganan

Berita Terkait

Pertamina Paparkan Strategi Swasembada Energi dan Penguatan Ekonomi Rakyat, Begini Respons DPR

DPR Desak SKB 3 Menteri untuk Atasi Masalah PBI BPJS Nonaktif: Jangan Biarkan Rakyat Sakit 'Dipingpong' Birokrasi

Jangan Sampai Warga Baru Tahu Status PBI BPJS Tak Aktif saat di RS, DPR Semprot BPJS Kesehatan: Ini Sangat Berisiko

Prabowo Ungkap Ada Pihak “Girang” Saat Bencana, Sebut Dimanfaatkan untuk Menjatuhkan Pemerintah

Topik Terkait

Bencana

Anggaran

Komisi Viii

Dpr

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Bri

Pertamina

Emas

Bbri

Harga Emas