- tvOnenews.com/Taufik Hidayat
Zulhas Targetkan Struktur Kelembagaan 80 Ribu Kopdes Merah Putih Rampung Juli 2025, Kapan Bisa Beroperasi?
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus memacu pembentukan kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga membawahi sektor pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa proses pembentukan kelembagaan koperasi tersebut ditargetkan tuntas pada pertengahan tahun ini.
Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan bahwa target penyelesaian struktur kelembagaan Kopdes Merah Putih dijadwalkan rampung pada Juli 2025.
“Sekiranya Juli sudah. Lembaganya sudah selesai,” ujar Zulhas di kantornya di Jakarta pada Selasa (15/4/2025).
Menko Pangan turut menyinggung soal kelanjutan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sosialisasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian BUMN.
Ia menjelaskan, upaya percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih telah dijalankan secara berkesinambungan sejak Inpres tersebut diterbitkan.
“Maraton ini kita lakukan terus-menerus agar percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini bisa selesai secepat-cepatnya,” tegas Zulhas.
Zulhas menambahkan, kerja sama lintas sektor ini telah menghasilkan rancangan awal (mockup) kelembagaan yang dibagi dalam empat zona pengembangan.
Rancangan ini akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut untuk mengevaluasi kebutuhan percepatan pembentukan koperasi, termasuk aspek pembiayaan dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah juga membentuk satuan tugas harian guna mempercepat proses pendirian Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
Satgas ini diharapkan dapat mengawal implementasi program di lapangan agar berjalan sesuai jadwal.
Zulhas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres Nomor 9 Tahun 2025 sebagai dasar hukum untuk mempercepat terbentuknya koperasi di seluruh pelosok negeri.
Pemerintah menargetkan pendirian 80 ribu koperasi yang tersebar di desa-desa, lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang seperti truk logistik dari skema kredit usaha dan apotek rakyat guna memperkuat layanan dasar masyarakat desa.
“Target kita memang di enam bulan ini sudah terbentuk koperasinya di seluruh Tanah Air, dan ada koperasi-koperasi yang sudah ada klinik, pembantu puskesmas, tinggal kita integrasikan,” ujar Zulhas.
Lebih jauh, Zulhas menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 170 ribu koperasi di Indonesia, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak berjalan.
Pemerintah tengah mengkaji apakah akan memanfaatkan koperasi yang sudah ada, membentuk yang baru, atau mengintegrasikannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Selain itu, sudah ada 170 ribu koperasi, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Apakah nanti yang ini yang dipakai, atau bikin baru. Ada juga BUMDes dan itu ada yang sudah maju dan ada juga yang belum maju. Itu nanti bagaimana Itu nanti akan dipercepat melalui musyawarah desa khusus,” imbuhnya. (ant/rpi)