Tiga Wamen Diangkat Jadi Komisaris BRI dan Bank Mandiri, IlDES Beri Sorotan Tajam

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Eksekutif Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) Juhaidy Rizaldy Roringkon menanggapi sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang diangkat menjadi Komisaris Badan Usaha Milik Negara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Ketiga Wamen tersebut adalah Wakil Menteri ESDM Yuliot sebagai Komisaris Bank Mandiri, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama BRI, dan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI. Pengangkatan ketiga Wamen ini berdasarkan RUPS Tahunan BRI digelar Senin (24/3/2025), serta RUPS Tahunan Bank Mandiri pada Selasa (25/3/2025). Menurut Juhaidy pengangkatan ini sangat tidak konstitusional, sebabnya jika dilhat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah sebenarnya telah melarang Wakil Menteri rangkap jabatan pada perusahaan negara atau swasta. Alasannya tak lain adalah soal posisi Wakil Menteri yang dijabat ketiganya. Sama halnya dengan Menteri yang diangkat oleh Presiden, maka harus juga tunduk pada Pasal 23 huruf b UU 39/2008. Di mana aturan itu melarang mereka menjalankan rangkap jabatan. "Pertimbangan MK ini kami anggap rasional dan dapat diterima, yakni, agar Wakil Menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat Wakil Menteri di kementerian tertentu," kata Rizaldy Tak hanya itu, Wakil Menteri merangkap Komisaris dan Dewan Pengawas seharusnya juga melanggar Pasal 27B UU BUMN dan Pasal 17 huruf (a) UU Pelayanan publik, sehingga hal ini harus kami perjuangkan agar rangkap jabatan ini juga berpotensi menyebabkan terganggunya profesionalitas juga. "ILDES juga sedang mengajukan Judicial Review terhadap UU Kementerian dengan Nomor Perkara 21/PUU-XXIII/2025, semoga rangkap jabatan Wamen merangkap Komisaris BUMN tidak ada lagi kedepan, mereka itu pastinya rangkap pendapatan juga, sehingga tidak adil dan konstitusional," tegas Rizaldy. Rizaldy juga menegaskan bahwa Keputusan-Keputusan yang seperti ini seharusnya tidak terjadi, karena sangat mencederai nilai-nilai Konstitusi dan praktek berbangsa bernegara yang bersih dan baik. "Kami sekali lagi sangat menolak dengan hal ini, karena tafsiran Konstitusinya telah jelas dan melanggar berbagai UU yang ada," tutup Rizaldy. (rpi)

Tiga Wamen Diangkat Jadi Komisaris BRI dan Bank Mandiri, IlDES Beri Sorotan Tajam

Berita Terkait

Waspada Penipuan Digital, Ini Tips dari BRI agar Aman Bertransaksi Perbankan Saat Nataru

BRI Gelar Kegiatan "Satukan Langkah untuk Sumatra", Berikan Komitmen Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana

Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana Aceh Tamiang Salurkan Bantuan dan Dukung Pemulihan Pasca Bencana

Komitmen BUMN Peduli, BRI Tegaskan Dukungan Jangka Panjang untuk Korban Bencana

Topik Terkait

Bri

Mandiri

Komisaris

Ildes

Kartika Wirjoatmodjo

Yuliot

Helvi Yuni Moraza

Saksikan Juga

Kementerian LH Bertemu Wali Kota Tangsel Membahas Sampah yang Menumpuk di Pinggir Jalan

Pastikan Layanan Optimal, AHY Tinjau Stasiun Gambir

Isi Pesan Bupati Bekasi Ade Kuswara untuk Dedi Mulyadi

Warga Bandung Geger usai Penemuan Mayat di Jalan

Detik-detik Pemuda di Riau Tewas Diterkam Buaya Bikin Merinding

Wagub Aceh Jatuh ke Sungai saat Kunjungan

Viral

Pertamina

Bri

Emas

Bbri

Antam