Inilah Deretan Barang-barang yang Dibebaskan Bea Masuk Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang-barang tersebut terdiri dari buku ilmu pengetahuan dan teknologi, suku cadang pesawat. hingga peti atau kemasan lain yang memuat jenazah atau berisikan abu jenazah. Hal ini sudah tertera dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025. "Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," bunyi pasal tersebut. Sebenarnya, barang-barang yang dibebaskan bea masuk bukanlah hal baru. Namun karena ada implementasi core tax mulai dari 1 Januari 2025, maka barang-barang tersebut harus dimasukkan. Berikut ini adalah daftar barang-barang yang dikecualikan bea masuk atau PPN. 1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; 4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 8. Barang pindahan; 9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; 10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional; 13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya; 14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; 15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; 16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum; 17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia; 18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; 19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; c. Impor sementara, jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diimpor kembali. (nsp)

Inilah Deretan Barang-barang yang Dibebaskan Bea Masuk Indonesia

Berita Terkait

Kapan Atlet Indonesia Dapat Realisasi Janji Bonus Usai Pesta 91 Emas SEA Games 2025 Thailand? Kemenpora: Masih Ditinjau Kemenkeu

Insentif EV–Hybrid 2026 Belum Pasti, Menkeu Purbaya: Proposal Kemenperin Belum Diterima

Kemenkeu: Wajib Pajak Terdampak Bencana Sumatera Tak Perlu Bayar Pajak

Ramai di TikTok soal Purbaya Usul Skema MBG Diganti Uang Tunai, Kemenkeu Tegaskan Itu Hoaks!

Topik Terkait

Bea Masuk

Kemenkeu

Pmk

Saksikan Juga

Polisi Periksa Nenek Elina yang Diusir oleh OTK dari Rumahnya Sendiri

Insiden Kebakaran di Panti Jompo Menewaskan 16 Orang

Tengah Berenang, Kakak Beradik Tewas Tenggelam

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Viral

Bri

Pertamina

Bbri

Emas

Harga Emas