Jawab Keinginan RI Kuasai 61% Saham Freeport, Bos PTFI Buka Suara: Tidak Mudah

Menurut Tony Wenas, semua pihak sudah saling memiliki pemahaman terkait proses penambahan saham pemerintah di Freeport.

Oleh karena itu, pihaknya enggan berkomentar panjang terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport.

"Nanti tanyanya sama Pak Bahlil penerbitan IUPK-nya itu," ujarnya.

Diketahui bahwa selama sepekan ini belum ada aktivitas terkait pembahasan penambahan saham Pemerintah RI di Freeport.

Sementara, IUPK PTFI akan berakhir pada 2041. PTFI sudah mengajukan perpanjangan kontrak beroperasi setelah 2041, tetapi belum mendapat kepastian lantaran masih ada beberapa pertimbangan persyaratan.

Salah satu syarat yang diminta kepada PTFI adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen atau menjadi 61 persen.

Tony menyampaikan, sampai saat ini persyaratan tersebut masih dalam tahap diskusi. Selain itu, pembangunan smelter baru juga disebut sebagai persyaratan.