LBH Sesali Pemotongan Subsidi Tiket PSO Transjakarta Dihibahkan ke TNI-Polri: Rawan Keterlibatannya untuk Menggusur Paksa

Dia mengungkapkan, kekhawatiran tersebut beralasan mengingat Penjabat Gubernur DKI di saat yang bersamaan kembali menyatakan akan melanjutkan proyek normalisasi sungai Ciliwung yang dahulu mengakibatkan masifnya penggusuran paksa di Jakarta.

"LBH Jakarta mencatat dalam periode 2015 hingga 2017, terdapat 416 kasus penggusuran paksa yang menimbulkan korban 15.042 kepala keluarga dan 13.394 unit usaha (LBH Jakarta, 2017), lebih dari setengahnya TNI dan Polri terlibat dalam penggusuran tersebut," papar Charlie.

Dia pun menyesali, pengerahan aparat yang berlebihan (excessive use of power) yang sering dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunannya.

Menurut dia, tindakan aparat kepolisian yang berlebihan ini melanggar kaidah HAM mengenai penggusuran.

"Keterlibatan aparat TNI-Polri di dalam penggusuran bertentangan dengan tupoksi yang diatur dalam Pasal 7 UU TNI serta Pasal 13 UU Polri, apalagi penggusuran tidak memenuhi kriteria konflik sosial dalam UU Penanganan Konflik Sosial," terangnya. (rpi/ebs)